Rapat Koordinasi TPP Tingkat Kabupaten Boalemo

Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPP Kab Boalemo, Selasa 28 Oktober 2025

Bertempat di Aula Kantor Desa Modelomo, kecamatan tilamuta kab boalemo dan dihadiri oleh seluruh TPP kab Boalemo, mulai dari TAPM kabupaten, PD dan PLD semua kecamatan. Sebelum dimulai kegiatan maka Korkab melakukan Registrasi Peserta Rakor untuk memastikan seluruh peserta TAPM, PD dan PLD telah hadir dan meminta agar korcam memastikan keberadaan teman-temannya untuk dapat segera hadir.

Kegiatan ini di koordinir dan diselenggarakan Oleh Korkab Boalemo. Adapun agenda kegiatan rekorev pada hari ini adalah sbb : Penyampaian Info manajerial terkini dibulan Oktober 2025 Oleh TAPM Boalemo terkait kebijakan Pemerintah dan instruksi Pendampingan terkait BUMDes, KOPDes, MEDSOS dan Website/Blogspot, Membahas Surat Penyataan TPP Kepada BPK serta pembuatan surat klarifikasi kepada BPK RI terkait temuan ketidakpatuhan terhadap standar minimal kehadiran, jam kerja dan Hari Kerja, On Job Training (OJT) penginputan laporan sarpras dan non sarpras Tahun 2025, Evaluasi Progres Pelaporan, kendala dan permasalahan serta tindak lanjut:

a.       Penyaluran Dana Desa Tahap 2 TA. 2025;

b.       Pembayaran BLT DD 2025;

c.       Perkembangan data BUMDes;

d.       Perkembangan Kegiatan Ketahanan Pangan Desa 2025;

e.       Kegiatan Perencanaan Desa 2026

f.         Rembuk Stunting Tahun 2025

Kadis Sosial PMD Boalemo dalam sambutan dan arahannya kepada semua TPP dalam acara Rakor TPP Kab Boalemo:

Pendamping Desa menjadi garda terdepan untuk mewujudkan pembangunan desa sebagaimana harapan pemerintah yang memberikan tugas dan begitu juga harapan kita semua. Semoga Pendampingan kita semua menjadi ibadah dan terutama semua sektor-sektor mengalami peningkatan

Kantor Dinas sosial PMD Adalah tempat kita semua untuk memonitor Pembangunan di Desa dan kita akan membuat satu ruangan untuk tempat rakor karena semua kita tidak boleh berpisah-pisah, kita  harus Bersatu untuk mempercepat Pembangunan di desa

Untuk desa-desa yang masih tertinggal, agar dapat kita melibatkan pemerintah daerah Bersama pemerintah desa untuk mengintervensi agar dapat meningkatkan status desa. Peta IDM telah dikaji Bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan status desa

Dari KPPN marisa mengkonfirmasi akan menyelesaikan penyaluran dana earmark 100% untuk 21 desa yang belum tersalur tahap 2

Oleh Dinas PMD juga telah melayangkan surat tentang penegasan penegasan kedepan terkait perencanaan desa, pelaksanaan kegiatan, percepatan badan hukum bumdes, revitalisasi dan percepatan kegiatan ketahanan pangan.

 

Penegasan terakhir Kepala Dinas sebelum meninggalkan acara, beliau menambahkan :

Semua kegelisahan agar dimuat dalam sebuah surat edaran/instruksi yang patut untuk diteruskan ke Desa  bisa Bersama-sama untuk dirumuskan dan dilayangkan ke Desa. Ingin menawarkan bagaiman untung ruginya terkait kebijakan verifikasi Dana Desa sehingga Wonosari tidak perlu lagi ke kabupaten sehingga di awal tahun depan kebijakan ini bisa dilaksanakan. Untuk Ketahanan Pangan agar dapat memperhatikan regulasi yang berlaku untuk kita diskusikan dan kolabirasikan implementasinya didesa. 11 dapur mbg akhir tahun akan terbentuk khususnya daerah terpencil sehingga Ini perlu di diskusikan oleh teman2 semua. Seragam Pendamping ini akan dipesan oleh Dinas PMD akan bertahap diusahakan karena uniform kita sama, sehingga semua komponen ekosistem perlu di seragamkan. Sehingga ada waktu kita untuk semua akan seragam.

Read More

Monitoring dan Evaluasi BUMDes dalam Pengelolaan Dana Desa

 

 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dilakukan oleh kami Tenaga Ahli Kabupaten sebagai bagian dari tim pendamping profesional dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong Pemerintah Desa agar aktif melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Bumdes secara berkala dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kami Tenaga Ahli Kabupaten melakukan diskusi interaktif bersama beberapa kepala desa yang hadir disini yakni kades Limbato dan Kades Lamu terkait beberapa hal :

1. Perlunya Fasilitasi Pendampingan Teknis kepada Pemerintah Desa dan tim pelaksana terkait dalam menyusun instrumen Monev (seperti indikator kinerja, format laporan, dan SOP evaluasi).

2. Perlunya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dimana Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan BPD tentang peran penting Monev dalam penguatan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha Bumdes.

3. Perlu dipupuk Koordinasi dan Sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan pengelola Bumdes dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan partisipatif.

4. Pentingnya Supervisi dan Advokasi: terhadap proses Monev yang dilakukan desa serta memberikan masukan strategis kepada pihak desa terkait perbaikan tata kelola dan pengambilan keputusan yang berbasis hasil evaluasi.

5. Perlu adanya Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut hasil Monev dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk pengembangan Bumdes secara berkelanjutan.

Peran kami selaku Tenaga Ahli Kabupaten menjadi penghubung antara kebijakan tingkat kabupaten dan pelaksanaan teknis di tingkat desa, serta memastikan bahwa Bumdes sebagai pilar ekonomi desa dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memastikan pengelolaan, kinerja, dan akuntabilitas Bumdes berjalan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi desa. Monev ini mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Bumdes agar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati.

2. Mengevaluasi kinerja pengelola Bumdes dari aspek keuangan, manajerial, dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat desa.

3. Mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh Bumdes dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

4. Memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengelolaan Bumdes berdasarkan hasil temuan dan analisis selama proses monitoring.

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bumdes kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara berkala (triwulan, semester, atau tahunan) oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, yang dapat melibatkan:

• Perangkat desa,

• Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

• Pendamping desa,

• Unsur masyarakat,

• Dan jika diperlukan, pihak ketiga (konsultan atau auditor independen).

Metode yang digunakan dalam Monev antara lain: pengumpulan data keuangan dan administratif Bumdes, wawancara dengan pengurus, observasi langsung ke unit usaha, serta forum diskusi atau musyawarah desa.

Read More

Masih Pentingkah Pendamping Desa saat ini..?

 

Statemen Staf Ahli Menteri Bidang Antar Lembaga, Kemendesa PDT Bpk.Sugito, S.Sos, MH di acara FGD Kementerian Transmigrasi RI terkait eksistensi Pendamping Desa .

Read More

Hasil Survei: Publik Apresiasi Kinerja Mendes Yandri Susanto, Masuk Menteri Terbaik

 

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional. Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%. Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 16 Oktober 2025 - 20:13 WIB oleh Sucipto dengan judul "Hasil Survei: Publik Apresiasi Kinerja Mendes Yandri Susanto, Masuk Menteri Terbaik". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/1633247/12/hasil-survei-publik-apresiasi-kinerja-mendes-yandri-susanto-masuk-menteri-terbaik-1760620209

Read More

Korkab TPP Boalemo Gelar OJT Pembuatan Web Blogger kepada TPP Paguyaman Pantai

Dalam rangka meningkatkan kapasitas TPP Kabupaten Boalemo, maka Koordinator kabupaten (Korkab) Boalemo Bpk Syarman, ST melakukan OJT (On Job Training) Kepada PD dan PLD Kecamatan Paguyaman Pantai. Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Tilamuta Desa Hungayonaa. 

Kegiatan ini mengharapkan kepada semua TPP khususnya PD dan PLD Paguyaman pantai dapat memahami dan membuat Website pribadi maupun website blogspot untuk komunitas TPP tingkat kecamatan. Pada kegiatan ini, telah mampu menjadikan PD dan PLD paguyaman pantai sebagaimana harapan selayaknya website pemula. mereka sudah mampu memposting berita atau menulis kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti kegiatan pada hari ini yakni OJT pembuatan website Blogspot.

Setelah OJT Web Blogger, waktu yang masih tersisa dan semangat yang masih 45 maka dilanjutkan dengan OJT penginputan laporan realisasi sarpras dan non sarpras Dana Desa untuk TA 2025 berbasis online melalui google sheet. Tim Pendamping kec paguyaman pantai hingga kegiatan OJT ini selesai sudah dipastikan dapat menyajika laporan Sarpras dan Non Sarpras serta blogspot setiap waktu.

Read More

Zoom Meeting dalam rangka Peningkatan Kapasitas Mandiri bagi TPP

 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam pendampingan, maka sebagai TPP selayaknya melihat peluang untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang saat ini dari tanggal 15-16 Oktober 2025 pihak BPPMDDT Bengkulu gelar pelatihan online angkatan ke VII dengan tema Pengelolaan BUMDes Maju.
Diawali Pembacaan Laporan penyelenggaraan pelatihan yang disampaikan oleh Bapak Dadang Herawan Susanto Msi Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan daerah tertinggal Bengkulu. Telah hadir juga Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pak Dokter Andes Aji, Asma Mani Msi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi dan Kabupaten. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Dalam pengelolaan BUMdesa agar menjadi profesional inovatif dan akuntabel. Adapun Materi yang disampaikan pada hari ini adalah

1. Manajemen BUMDes Maju

2. Kemitraan Usaha (Pengertian, prinsip, jenis dan langkah-langkah serta strategi membangunan jaringan
    bisnis)

3. Pengelolaan Permodalan dan pendanaan Bumdes

Zoom Meeting kemudian ditutup pada pukul 13.00 wita

Read More

Indeks Desa Kab Boalemo 2025

Indeks Desa 2025 merupakan indikator tunggal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur capaian pembangunan desa di seluruh Indonesia

Indeks desa untuk Kabupaten Boalemo tahun 2025 secara spesifik dapat dilihat pada link "https://tppboalemo.blogspot.com/p/indeks-desa-kab-boalemo-2025.html". Pemerintah akan menggunakan "Indeks Desa 2025" sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. 

Mekanisme Indeks Desa 2025: Indeks ini merupakan alat ukur yang dirancang pemerintah untuk menilai status desa, termasuk tingkat kemajuan dan kesejahteraan desa.

Penerapan: Indeks Desa 2025 diterapkan secara resmi pada tahun 2025 di seluruh Indonesia.

Perbedaan dengan tahun sebelumnya: Indeks Desa 2025 akan berfungsi sebagai indikator tunggal, yang berbeda dengan metode sebelumnya yang mungkin menggunakan beberapa indeks terpisah.

Read More

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2025 di Kec. Mananggu

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2025 di Desa

Kegiatan ini adalah merupakan rutinitas pendampingan untuk memastikan penggunaan DD sesuai ketentuan penggunaan dan rencana kerja, untuk memantau progres fisik dan administrasi kegiatan yang dibiayai DD serta untuk memberikan pembinaan dan asistensi kepada pemerintah desa dan perangkat desa.

Penyerapan anggaran DD di Desa Mananggu masih tergolong sangat rendah, sehingga ini perlu di bantu dan didorong namun tidak mengabaikan ketentuan dalam penggunaannya. Di Desa Buti kami mendorong pemerintah Desa agar dapat melakukan percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes. BUMDes Desa Buti belum terdaftar Badan Hukumnya sehingga target utama minggu ini agar dapat mengarahkan sumber daya seperti Pengawas dan pengurus Bumdes serta pendamping desa melakukan upaya percepatan pengurusan pendaftaran Badan Hukum BUMDesa. 

Read More

Pemda Boalemo resmi pindahkan Rekening Kas Desa (RKDes) dari Bank Sulutgo ke Bank Rakyat Indonesia (BRI)

 

Kepala Dinas Sosial PMD Kab Boalemo Bapak Syafrudin Lamusu mengatakan, pemindahan Rekeking Kas Umum Daerah dari BSG ke BRI dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan atmosfer perbankan yang seimbang dan merata. Hal ini disampaikan pada kegiatan Pertemuan dan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Bagi Kepala Desa dan Aparat Desa Se-Kabupaten Boalemo Oleh Dinas Sosial dan Bank BRI Cabang Limboto yang dilaksakan di Aula Dinas Sosial PMD Boalemo pada tanggal 9 Oktober 2025. Pada hari itu juga setelah pertemuan sosialisasi, selanjutnya pihak Pegawai Bank BRI yang terdiri dari Bank BRI Paguyaman, Wonosari dan Tilamuta melakukan pembukaan rekening kepada Seluruh Desa se-Kabupaten Boalemo.

Read More