.png)
.png)
Rakor TPP Cluster 1 Boalemo Perkuat Koordinasi dan Kualitas Pendampingan Desa
Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari empat kecamatan, yakni Paguyaman, Wonosari, Dulupi, dan Paguyaman Pantai. Kegiatan dipandu langsung oleh Koordinator Kabupaten, Syarman, ST, yang juga bertindak sebagai narasumber utama.
Dalam sambutannya, Syarman menegaskan bahwa rakor ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga sebagai wadah evaluasi dan sharing pengalaman pendampingan antar TPP. “Melalui kegiatan ini, kita harapkan terjadi penguatan kapasitas serta kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas pendampingan di lapangan,” ujarnya.
Sejumlah materi strategis menjadi fokus pembahasan dalam rakor tersebut. Di antaranya adalah penguatan metode pengisian form pemantauan mingguan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun 2026, form pemantauan pembayaran BLT DD, serta BNBA KPM BLT DD 2026. Selain itu, dibahas pula percepatan pengisian form perencanaan Dana Desa 2026 yang ditargetkan selesai pada akhir bulan, mengingat saat ini seluruh desa di Boalemo (82 desa) telah mengajukan pencairan DD tahap I.
Rakor juga menekankan pentingnya pemantauan rutin pelaksanaan rapat koordinasi TPP baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun bersama pemerintah desa. Tidak kalah penting, peserta mendapatkan penguatan terkait teknik pemeringkatan BUMDes melalui aplikasi resmi, dengan batas waktu pengisian dan verifikasi oleh PD pada 14 April 2026 dan batas akhir aplikasi pada 18 April 2026.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan publikasi desa, PD dan PLD juga dibekali materi tentang pembuatan serta pengelolaan website berbasis blogspot. Materi ini mencakup teknik penulisan berita kegiatan desa hingga penyusunan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) pelatihan kader desa dalam pengelolaan media informasi tersebut.
Sebagai bagian dari penguatan sistem kerja, rakor turut menetapkan pembagian Person In Charge (PIC) pada masing-masing kecamatan sesuai tugas pendampingan yang telah dirumuskan.
Dalam penegasannya, Koordinator Kabupaten menekankan bahwa eksistensi dan kinerja TPP sangat ditentukan oleh kualitas data dan laporan yang dihasilkan. Ia juga mengingatkan bahwa TPP harus mampu memantau serta melaporkan seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang bersumber dari Dana Desa, sekaligus mendorong pemerintah desa untuk mempublikasikannya secara terbuka.
Lebih lanjut, Syarman menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan indikator nyata keberhasilan pendampingan desa. “Hasil pemeringkatan BUMDes menjadi salah satu tolok ukur kinerja TPP. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pendamping tanpa terkecuali,” tegasnya.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh TPP di Kabupaten Boalemo semakin solid, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pendampingan dalam mendukung pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
